Home / Politik / Menakar Kemungkinan Calon Wapres Jokowi
Calon Wapres Jokowi

Menakar Kemungkinan Calon Wapres Jokowi

Menakar Kemungkinan Calon Wapres Jokowi. Sebelumnya mari kita lihat hasil survey terakhir yang dilakukan oleh Cyrus Network. Survei ini dilaksanakan pada 27 Maret-3 April 2018 dengan melibatkan responden sebanyak 1.230. Responden berasal dari 123 desa/kelurahan di 34 provinsi se-Indonesia dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Adapun margin of error dalam survei ini kurang lebih 3 persen. Jadi secara ilmiah mendekati benar. Nah apa hasil survey itu ? Ini yang mengejutkan. Elektabilitas partai dalam Pileg ternyata tertinggi ada pada PDIP yaitu 26,9 persen, kemudian menyusul Golkar 11,5 persen, Gerindra 11,5 persen, PKB 7,3 persen,Demokrat 5,0 persen, PPP dan Perindo 4,3 persen, PKS 3,5 persen, NasDem 3,3 persen, PAN 1,5 persen, Hanura 1,0 persen, Berkarya 0,8 persen, PSI dan Partai Garuda 0,3 persen, dan PBB 0,2 persen.

Kalau berdasarkan survey tersebut diatas maka diapastikan PKS, Nasdem, PAN. Hanura, Barkarya, PSI dan Partai Garuda, PBB, akan gagal masuk ke Senayan dan tereliminasi karena dibawah ambang batas 4%. Jadi selanjutnya yang akan nongkrong di senayan adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PPP dan Perindo. Dengan peta kekuatan yang ada berdasarkan survery tersebut diatas, saya yakin data ini juga tidak jauh beda dengan hasil suvery internal partai. Mereka semua tahu bahwa Jokowi bukan hanya diatas angin secara pribadi tetapi juga partai pendukungnya atau PDIP memang partai kuat. Maka selanjutnya kita focus kepada 6 besar partai yang diperkirakan akan lolos ke senayan. Dari 6 itu kita kelompokan lagi menjadi empat besar yaitu PDIP, Golkar, Demokrat dan GERINDRA.

Saya melihat bagaimana PDIP memainkan kartunya untuk mengamankan Jokowi untuk menang dalam Pilpres 2019. Tentu PDIP akan memperhatikan hasil survery. Bukan perasaan. Saat sekarang PDIP sudah menggandeng Golkar. Sementara Demokrat dan Gerindra masih belum. Nah mari kita liat kekuatan Demokrat. Kita harus akui bahwa Demokrat dengan SBY tidak bisa dipisahkan. SBY sudah pengalaman sebagai penguasa dan unggul dalam dua kali pemilu. Tentu kemenangan ini bukan datang begitu saja. Demokrat mempunya jaringan yang luas terhadap Partai berbasis Islam. Bukankah mereka punya slogan demokrat religius. Belum lagi jaringan eks TNI yang masih loyal dengan SBY. Kalau Demokrat mencalonkan sendiri Capres dan Wapres maka partai yang elektabilitas dibawah 4% akan bergabung. Dan ini pasti akan militan sekali.

Bagaimana dengan Gerindra? Gerindra didukung oleh jaringan ex TNI dan jaringan ex Orba yang punya basis massa dan dana tidak sedikit melalui patron yang tersebar luar diseluruh indonesia khususnya di Jawa timur dan Sumatera. Satu contoh, Prabowo tanpa ada prestasi apapun dan sudah dua kali kalah tetap saja elektabilitasnya setengah dari Jokowi. Artinya bila Gerindra juga mencalonkan Presiden dan Wapres maka tentu akan menjadi lawan yang serius bagi Jokowi.

Kalau sampai terjadi tiga kandidat pasangan capres dan wapres maka skenario Pilkada DKI akan diterapkan lagi. Kemungkinan Jokowi menang akan 50/50. Karena bagi Demokrat dan Gerindra bersama koalisinya punya prinsip asal bukan Jokowi. Yang penting ganti Presiden. Disinilah PDIP berhitung cermat memanfaatkan elektabilitas nya yang tinggi untuk membuka diri berkoalisi dengan siapapun, terutama dengan Gerindra dan Demokrat. Salah satu saja bergabung maka Jokowi akan aman menuju kemenangan periode kedua sebagai Presiden. Namun bagaimanapun tidak ada makan siang gratis. Baik Gerindra maupun Demokrat tentu minta kompensasi. Namun karena mereka sadar elektabilitas mereka rendah maka bargain juga tidak terlalu kuat. Nah tinggal bagaimana Megawati bersikap atas situasi real politik ini. Gerindra atau Demokrat. PS atau AHY sebagai wapres.

Bagaimana dengan calon lain? bisa saja terbuka seperti Mahfund MD, TGB, Muhaimin, atau SMI. Tetapi itu tergantung elektabitas Jokowi sampai dengan menjelang pendaftaran kontestan Pemilu bulan Agustus 2018. Kalau elektablitas Jokowi masih dibawah 60% maka PDIP harus menentukan sikap berkoalisi dengan Demokrat atau Gerindra. Saat sekarang elektablitas Jokowi 58,5 persen, disusul Prabowo dengan 21,8 persen, Gatot Nurmantyo 2,0 persen dan Hary Tanoesoedibjo 1,1 persen.Tuan Guru Bajang (TGB) 0,7 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 0,4 persen.

Untuk diketahui bahwa politik itu bukan hitam putih. Politik harus melihat secara menyeluruh dan menguasai peta kekuatan lawan. Berkoalisi bukanlah buruk selagi bisa menciptakan stabilitas politik. Mengapa ? siapapun yang jadi penguasa maka kekuatan ada pada rakyat melalui UU dan aturan yang ada. Terlalu mahal ongkosnya bisa terjadi perpecahan karena politik. Karena pemerintahan pasti tidak stabil dan sulit mengambil keputusan penting untuk perbaikan bangsa ini. Suka tidak suka politik adalah transaksional untuk melahirkan konsesus. Tidak ada yang sempurna namun dari ketidak sempurnaan itulah demokrasi hidup dan stabilitas berdiri diatas dinamika dan riak agar kekuasaan tidak cenderung kuat yang bisa menimbulkan korup. (Bandaro EJ)

About Anti Media

Kami mencoba membebaskan pikiran Anda. Tapi kami hanya menunjukkan pintunya. Anda sendiri yang harus berjalan melaluinya.

Check Also

Oposisi Tidak Menjanjikan Apa Apa

Oposisi Tidak Menjanjikan Apa Apa

Oposisi Tidak Menjanjikan Apa Apa. Hal yang sulit dipahami adalah tidak pernah kubu oposisi memberikan …