Home / Sosial / Proyek Bandara Kertajati Era Jokowi
Proyek Bandara Kertajati

Proyek Bandara Kertajati Era Jokowi

Proyek Bandara Kertajati. ( ekonomi ). Bandara kertajati direncanakan sejak era SBY namun direalisasikan oleh Jokowi. Mengapa ? karena anggaran dari APBN tidak tersedia. Tahun 2016 sudah didapat solusi pembiayaan melalui APBN. Skema pembiayaan melauin dua kuridor yaitu pertama pembiayaan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran di APBN kemudian diberikan kepada Kementerian Perhubungan. Jadi, APBN memberikan uangnya langsung ke Kemenhub, kemudian Kemenhub membangun langsung bandara tersebut. Skema kedua, pemerintah pusat langsung menyuntikkan dana ke BUMN yakni PT Angkasa Pura II kemudian dikerjasama dengan PT BIJB, BUMD yang dibentuk oleh Pemprov Jawa Barat untuk mengelola Bandara Kertajati. Dengan demikian PEMDA atau BUMD mendapat posisi sebagai pemilik bandara. Ini sejarah baru. Dan BUMD sangat berharap skema kedua yang dilakukan

Namun dalam anggaran tahun 2017 skema kedua di tolak DPR. Apa pasal ? Perjanjian Kerja Sama antara PT BIJB dengan PT Angkasa Pura II bertentangan dengan PP Nomor 40 Tahun 2012 yang tidak memperkenankan masuknya APBN. Padahal Jokowi sangat berharap tahun 2018 proyek ini sudah terlaksana. Lantas bagaimana solusinya ? Jokowi mengeluarkan dana melalui skema pertama. infrastruktur yang menjadi tugas negara menjadi tanggung jawab pemerintah pusat ( ke Menhub ) membangun seperti landasan pacu ( runway ) dan fasilitas lalu lintas udara. Dengan skema pertama ini maka tidak sulit bagi BUMD untuk mendapatkan dana untuk pembiayaan terminal. Sumber dana didapat dari penerbitan Mutual fund limited offer atau Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT). RDPT ini dibeli oleh investor dari BUMN seperti angkasa pura, Dapen Telkom , BPJS. Disamping itu juga mendapatkan pinjaman dari Konsorsium bank syariah. Semua diatur pemerintah pusat.

Format seperti ini sebetulnya bisa dipakai di tempat-tempat lain. Bahkan, proyek ini menerapkan skema yang pertama kali di tanah air, yaitu public private partnership (PPP). Artinya pengembangan suatu infrastruktur tidak saja mengandalkan BUMN atau APBN, tetapi juga dana-dana swasta melalui penerbitan RDPT. Peluang bisnis sangat bagus. Apabila bandara jadi maka business TOD akan punya nilai tinggi seperti pembangunan Aerocity yang akan jadi kota baru dilengkapi jalur kereta ringan dan Jalan Toll. Tentu nilai propetynya sangat tinggi. Setidaknya BUMD sudah punya value untuk suatu saat melepas saham di bisnis TOD dengan harga tinggi dan juga melepas sebagian sahamnya untuk refinancing utang. Memang ini proyek yang menerapkan financial engineering dengan smart.

Solusi kalaulah tanpa dukungan politik yang besar dari Jokowi hampir tidak mungkin bisa terlaksana. Mengapa ? Karena secara UU hak pengelola Bandara itu ada pada BUMN yaitu angkasa pura. Dan Pemda Jabar mengeluarkan Perda membentuk BUMD jelas tidak ada dasar hukumnya. Namun niat Pemda membentuk bumd bisa diterima sebagai solusi karena pemerintah SBY tidak juga menurunkan dana anggaran untuk proyek kertajati. Tetapi kemampuan Pemda juga terbatas mendapatkan sumber pembiayaan diluar APBN. Upaya Aher menarik investor luar negri sangat luar biasa. Pernah minta ke Erdogan, Turki. Pernah ke china. Pernah juga mengeluarkan SUKUK ke IFC anak perusahaan Bank dunia.Tetapi semua gagal. Makanya tahun 2016 Jokowi berkomitmen membiayai proyek itu melalui skema APBN. Dengan syarat tanah harus sudah dibebaskan oleh Pemda.

Ketika skema injeksi dana melalui PMN ke angkasa pura gagal karena terbentur regulasi, Jokowi gunakan skema pembiayaan APBN langsung lewat ke Menhub. Tetapi lagi lagi posisi angkasa pura tidak bisa dihilangkan sesuai UU. Makanya Angkasa Pura mendapatkan saham pada BIJB dan hak operator selama 17 tahun. Dengan demikian secara hukum legitimasi operator tetap sesuai UU namun hak Pemda juga tidak hilang. Inilah solusi jenius Jokowi tanpa harus mempermasalahkan masa lalu yang lahir cacat dan focus kepada realisasi proyek. Dengan melibatkan pembiayaan hybrid yaitu APBN dan pasar uang dan perbankan. Exit nya ada pada value kawasan aerocity yang akan naik berlipat ketika bandara dan infrastruktur jalan selesai dibangun.

Yang menarik bagi saya adalah bagaimana Gubernur Jawa Barat begitu kuat sinerginya dengan Jokowi untuk mencari solusi pembiayaan. Tanpa dukungan politik yang kuat dari Jokowi dan keseriusan Aher untuk membuktikan BUMD mampu diberi kepercayaan membangun sendiri bandara, rasanya proyek ini tidak akan menjadi kenyataan. Ya bagaimanapun BUMD masih harus belajar dengan Angkasa Pura sebagai operator. Dan sudah ada KSO dengan angkasa pura selama 17 tahun, setelah itu BUMD akan kelola sendiri asalkan UU juga sudah diubah. (Bandaro EJ)

About Anti Media

Kami mencoba membebaskan pikiran Anda. Tapi kami hanya menunjukkan pintunya. Anda sendiri yang harus berjalan melaluinya.

Check Also

Tirani Konsumerisme

Kebebasan Radikal vs Tirani-Tirani Bagian 2

Spiritualitas Kebebasan Radikal vs Tirani-tirani (2). Tirani Konsumerisme. Selamat malam semua, sesuai dengan janji saya …