Home / Politik / Tentang Revisi UU Migas Indonesia
Revisi UU Migas

Tentang Revisi UU Migas Indonesia

Revisi UU MIGAS. Menurut teman, tahun awal Jokowi berkuasa dan melaksanakan reformasi MIGAS, yang pertama diminta Jokowi adalah merevisi UU MIGAS No. 22/2001. Tetapi sampai kini atau tiga tahun Jokowi berkuasa tetap saja UU MIGAS 22/2001 itu belum juga selesai pembahasannya di DPR. Padahal dampak dari UU MIGAS 22/2001 itu negara di rugikan besar sekali karena posisi asing sama dengan PERTAMINA. Sehingga negara tidak punya kontrol kuat secara tekhnis terhadap Sumber daya MIGAS. Mengapa sampai molor pengesahan Revisi UU MIGAS itu? Itu suatu fakta mafia MIGAS mencengkram negeri ini. Setidaknya Mafia Migas menguasai DPR secara sistematis. Apa tujuannya ? agar status quo UU MIGAS 22/2001 tidak sampai terusik. Karena kalau sampai terjadi perubahan UU MIGAS maka dapat dipastikan SDA migas kembali ke rakyat sesuai UUD 45.

Apa substansi Revisi UU itu ? Yaitu menempatkan peran Pertamina sebagai representasi negara dalam penguasaan dan pengelolaan lahan migas. Pertamina harus diberikan privilege, di antaranya hak utama dalam penawaran lahan migas yang baru (New Block Offered), hak utama untuk mengakuisisi hak kelola pada existing contract, dan hak utama mengelola lahan yang kontraknya sudah berakhir (expiring contract). Revisi UU Migas menghapus kelembagaan SKK Migas karena tidak sesuai dengan UUD 1945. Fungsi SKK Migas sebagai regulator dan pengawasan di sektor hulu migas diserahkan kepada Pertamina. Dengan demikian akan memberikan kesempatan bagi Pertamina untuk menjalankan fungsinya sebagai representasi negara dalam pemanfaatan sumber daya migas bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam revisi UU Migas itu, memungkinkan dibentuknya holding MIGAS yang berfungsi sebagai regulator dan pengawasan. Holding migas merupakan keniscayaan untuk efisiensi sehingga BUMN migas bisa menjadi pemain global dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional Sedangkan fungsi operator dijalankan oleh anak perusahaan di bawah induk usaha Pertamina. Prosesnya diawali dengan merger dan integrasi BUMN migas sejenis. Merger antara Pertagas dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) serta integrasi SKK Migas ke dalam struktur Pertamina. Setelah merger dan integrasi rampung, barulah ditetapkan Pertamina, yang 100 persen sahamnya dikuasai negara, sebagai holding BUMN migas. Selanjutnya posisi Management BUMN MIgas ini setingkat menteri dibawah presiden langsung.

Mengingat proses revisi UU Migas sudah berlangsung terlalu lama, makanya Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menyebut Indonesia adalah bangsa pekok alias bodoh lantaran penerapan UU Migas yang dinilainya pro-asing. Maklum UU MIGAS 22/2001 ini dibuat semasa Amin Rais sebagai Ketua MPR/DPR. Seharusnya sikap Amin Rais mendorong DPR melakukan percepatan untuk menyelesaikan revisi UU Migas dalam waktu dekat ini.. Kalau ternyata DPR kembali menunda revisi UU Migas 22/2001, maka Jokowi bisa mengeluarkan perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) migas yang selaras dengan UUD 1945. Ini sudah sangat urgent.Jangan biarkan quo vadis revisi UU Migas berlangsung lebih lama lagi. (Bandaro EJ)

About Anti Media

Kami mencoba membebaskan pikiran Anda. Tapi kami hanya menunjukkan pintunya. Anda sendiri yang harus berjalan melaluinya.

Check Also

Oposisi Tidak Menjanjikan Apa Apa

Oposisi Tidak Menjanjikan Apa Apa

Oposisi Tidak Menjanjikan Apa Apa. Hal yang sulit dipahami adalah tidak pernah kubu oposisi memberikan …