Home / Politik / SP3 Kasus Habib Rizieq Shihab
SP3 Kasus Habib Rizieq Shihab

SP3 Kasus Habib Rizieq Shihab

SP3 Kasus Habib Rizieq Shihab. Kasus yang dilaporkan masyarakat atas Habib Rizieq Shihab tidak satu tetapi lebih dari satu. Ini kasus hukum biasa dan menjadi ranah hukum. Kalau sampai polda Jawa barat mengeluarkan SP3 atas kasus penodaan Pancasila maka itu sudah sesuai dengan prosedur hukum bahwa bukti belum lengkap. Kalau pihak pelapor ( Sukmawati ) merasa tidak puas maka dia bisa memberikan bukti tambahan kepada polisi dan kasus bisa di buka lagi. Begitulah aturannya. Jadi biarkan proses hukum antara pelapor , terlapor dan aparat yang terlibat. Kita sebagai penonton lihat dan perhatikan. Kalau memang selesai kasusnya maka suka tidak suka kita harus terima.

Kasus hukum itu ranah yudikatif, bukan ranah eksekutif dimana presiden sebagai pemimpinnya. Jokowi dipastikan dan sudah menjadi prinsipnya yang tidak akan meng intervensi hukum. Dan lagi SP3 terbit sebelum ada pertemuan antara Jokowi dengan alumni 212. Tetapi kita pahami bahwa fakta hukum bagaimanapun tidak akan selalu sesuai dengan rasa keadilan. Namun mendekati keadilan jelas sebagai upaya yang selalu ingin dicapai. Karena itulah negara didirikan. Hukum memang dimaksudkan sebagai aktualisasi dari “rasa keadilan”. Kata “rasa” di sini sebenarnya lebih dekat ke arah “kesadaran”. Dengan catatan: kesadaran akan keadilan itu tak hanya sebuah produk kognitif, hasil proses pengetahuan, melainkan juga tumbuh melalui proses penghayatan. Dengan kata lain, sebagai aktualisasi, hukum adalah ibarat realisasi dari hasrat yang kita sebut “rasa keadilan” itu.

Tapi “rasa keadilan” punya sejarah yang rumit, separuhnya gelap yang mungkin belum juga selesai. Ada masanya “keadilan” kurang-lebih sama dengan pembalasan simetris, sesuatu yang kita dapatkan dalam cerita silat Hong Kong abad ke-20 atau riwayat Keris Empu Gandring dari Jawa abad ke-11: Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, dan atas nama keadilan, Ken Arok dibunuh Anusapati, kemudian Anusapati dibunuh Tohjaya. Pendek kata, pelbagai versi lex talionis yang mengharuskan, untuk memakai rumusan Perjanjian Lama, “satu mata dibalas satu mata”.Tapi jika “keadilan” yang sama artinya dengan dendam itu kita temukan dalam pelbagai cerita, juga dalam Mahabharata.

Di era modern kini, hukum itu buta yang dilambangkan Dewi dengan mata tertutup. Ia tak mengijinkan perasaan pribadi aparat hukum bergejolak jadi pedoman memutuskan “pembalasan”. Inilah awal pandangan yang disebut “positivisme hukum”. Mereka hanya harus mengikuti apa yang digariskan undang-undang – biarpun itu dirasakan tak adil. Yang jadi masalah apakah kita bisa menerima kenyataan dan berdamai soal itu seperti kasus Ahok? Atau tanpa prasangka buruk terhadap presiden bila ada SP3 diterbitkan polisi untuk HRS. Itulah masalah kita dan memang rumit serumit sejarah keadilan itu sendiri. mengapa ? Karena keadilan itu sifat Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa menyerupai sifat Tuhan. Kapanpun. dimanapun.

About Anti Media

Kami mencoba membebaskan pikiran Anda. Tapi kami hanya menunjukkan pintunya. Anda sendiri yang harus berjalan melaluinya.

Check Also

Oposisi Tidak Menjanjikan Apa Apa

Oposisi Tidak Menjanjikan Apa Apa

Oposisi Tidak Menjanjikan Apa Apa. Hal yang sulit dipahami adalah tidak pernah kubu oposisi memberikan …